Akibat Air Minum dan Sanitasi Buruk, Indonesia Kalah dengan Timor Laste

LPKSMCelebes - Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum bersih untuk kesehatan masih rendah. Ini membuat pembangunan Indonesia kalah dengan negara lain di Asia Tenggara.

"Air minum kita paling rendah dibanding Timor Leste," ujar Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dedi Priatna, saat acara 'Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional' di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/10).

Sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan air minum, Indonesia saat ini tengah menginisiasi Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yaitu pengelolaan air minum berbasis resiko. Ini untuk menjamin terpenuhinya 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) dalam pelayanan air minum.

"Sudah selaiknya seluruh pihak berupaya melihat kembali di mana capaian Indonesia saat ini agar apa yang telah menjadi target dan sasaran pembangunan dapat tercapai, terhadap pembangunan internasional maupun agenda pembangunan nasional," ungkap dia.

Masalah lainnya, ungkap Dedi, ialah sistem pengelolaan limbah terpusat atau sewerage yang masih sangat jauh dari harapan. Di seluruh Indonesia, capaian sewerage masih sekitar 1 persen.

"Itu paling rendah di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia," jelasnya.

Sementara itu Kondisi air minum dan sanitasi yang buruk membuat Indonesia mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp 56 triliun tiap tahunnya. Buruknya kondisi ini juga membuat pembangunan Indonesia tertinggal jauh dengan Vietnam dan Myanmar.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung  Laksono menyadari, bahkan setelah 68 tahun Indonesia merdeka, masyarakatnya belum terpenuhi hak untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang laik.

"Dampak langsung dari buruknya sanitasi dan air minum adalah keadaan kesehatan masyarakat. Ada sebanyak 1,4 juta anak menderita diare setiap tahunnya," ujarnya saat acara 'Pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional' di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/10).

Kondisi ini juga menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,4 triliun di sektor pariwisata dan sebesar Rp 29 triliun di sektor kesehatan. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan perencanaan pembangunan sanitasi dan air minum dari pembentukan Pokja AMPL di 33 provinsi dan di lebih dari 340 kabupaten/kota.

"Hingga saat ini tersusun SSK (Sanitasi Kabupaten/Kota) di 225 induk kabupaten/kota dan sistem penyediaan air minum di 212 kabupaten/kota," ungkapnya.

Sumber : Merdeka.com