KEPMEN KEU ttg. Pelaksanaan PENGAWASAN Perusahaan PEMBIAYAAN

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR : 607/KMK.017/1995

NOMOR : 28/9/KEP/GBI

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

OLEH BANK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN

GUBERNUR BANK INDONESIA

Menimbang :  a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat  (2)  Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 pelaksanaan pengawasan

lembaga pembiayaan kecuali perusahaan modal ventura dilakukan oleh

Departemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia;

b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan ketentuan mengenai

pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia,

dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan

Gubernur Bank Indonesia;

Mengingat :   1.  Undang-Undang nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran

Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2865);

2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga

Pembiayaan;

3.  Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kabinet Pembangunan VI;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 468/KMK.017/1995;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.017/1995 tentang

Ketentuan Pinjaman Yang Diterima, Penyertaan dan Pelaporan

Perusahaan Pembiayaan;

 M E M U T U S K A N  :

Menetapkan :    KEPUTUSAN BERSAMA   MENTERI   KEUANGAN   REPUBLIK

INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

OLEH BANK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan yang melakukan satu

atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan

pembiayaan konsumen dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan

dibantu oleh Bank Indonesia.

(2) Ruang lingkup pengawasan perusahaan pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi

pengawasan terhadap :

a.  penarikan pinjaman luar negeri;

b.  penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan;

c.  penerbitan Surat Sanggup Bayar (Promissory Notes);

d.  kualitas aktiva produktif

e.  kebenaran dan kelengkapan laporan

Pasal 2

(1) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

(2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil analisis pengawasan

secara tidak langsung dan atau informasi lainnya di temukan indikasi

bahwa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.017/1995, tidak sesuai dengan

keadaaan yang sebenarnya.

(3) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada

Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilaporkan oleh Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya

memuat keterangan mengenai :

a.  tingkat kepatuhan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan

ketentuan ditetapkan;

b.  pelanggaran yang dilakukan perusahaan pembiayaan;

c.  dampak pelanggaran terhadap aspek moneterr dan terhadap

perkembangan kegiatan perusahaan pembiayaan yang

bersangkutan;

d.  kualitas aktiva produktif.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumunan Keputusan

Bersama ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di  :   J A K A R T A.

pada tanggal   :  19 Desember 1995

MENTERI KEUANGAN,     GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.       ttd.

MAR’IE MUHAMMAD    J. SOEDRADJAT DJIWANDONO

SALINAN sesuai dengan aslinya :

KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN,

Ny. HERTATI MULATSIH

NIP : 110016245